Daily Archives: April 19, 2018

Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPLN

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2018 tentang tata kerja PPLN dan KPPSLN dalam penyelenggaraan PEMILU, dapat ditarik beberapa informasi mengenai kedudukan dan tugas PPLN sebagai berikut.

PEMBENTUKAN

  1. PPLN dibentuk oleh KPU
  2. PPLN dibentuk disetiap Perwakilan RI untuk melaksanakan Pemilu anggota DPR (daerah pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II meliputi Kotamadya Jakarta Pusat dan Kotamadya Jakarta Selatan)
  3. PPLN membentuk KPPSLN

KEDUDUKAN

PPLN berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

KPPSLN berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara di luar negeri.

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PPLN

  1. Membantu KPU dalam melakukan:
  2. Pemutakhiran data pemilih,
  3. Daftar pemilih sementara,
  4. Daftar pemilih hasil perbaikan, dan
  5. Daftar pemilih tetap;
  6. Mengumumkan daftar pemilih sementara,
  7. Melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri,
  8. Mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta
  9. Menetapkan daftar pemilih tetap;
  10. Membentuk KPPSLN;
  11. Menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU;
  12. Melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh KPU;
  13. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya dan hasil pemungutan suara melalui pos;
  14. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;
  15. Menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
  16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
  17. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
  18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN  kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
  19. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  20. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain  yang diberikan oleh undang-undang.

KEANGGOTAAN

  1. Anggota PPLN paling banyak 7 (tujuh) orang berasal dari wakil masyarakat Indonesia, yang terdiri dari:
  2. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  3. Paling banyak 6 (enam) orang anggota.
  4. Ketua PPLN dipilih dari dan oleh anggota PPLN.
  5. Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.

MASA TUGAS

Masa tugas PPLN: dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara

TUGAS KETUA PPLN

  1. Memimpin kegiatan PPLN;
  2. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPLN;
  3. Mengawasi kegiatan KPPSLN
  4. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Melaporkan hasil pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk kepada KPU;
  6. Melaporkan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala kepada KPU;
  7. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPLN;
  8. Untuk mempercepat penghitungan suara, mengirimkan hasil berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui faksimile atau surat elektronik, atau pos elektronik kepada KPU; dan
  9. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU antara lain memfasilitasi kampanye peserta Pemilu 2014.

TUGAS ANGGOTA PPLN

Tugas anggota PPLN adalah :

  1. membantu ketua PPLN dalam melaksanakan tugas;
  2. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPLN;
  3. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  4. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN sebagai bahan pertimbangan.
  5. Apabila ketua PPLN berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
  6. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui ketua PPLN.”.

RAPAT PPLN

  1. Rapat PPLN dilaksanakan sesuai keperluan, atas undangan ketua PPLN;
  2. Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
  3. Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPLN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Rapat PPLN diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
  5. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPLN .
  6. Setiap anggota PPLN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
  7.  Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
  8.  Apabila dalam rapat PPLN tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPLN mengambil keputusan dari suara terbanyak.

SEKRETARIAT PPLN

Tugas Kepala Sekretariat PPLN adalah:

  1. Membantu pelaksanaan tugas PPLN;
  2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPLN;
  3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPLN; dan
  4. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN.
  5. Dalam melaksanakan tugas,  Kepala Sekretariat PPLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui ketua PPLN.
  6. Staf sekretariat PPLN urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR di luar negeri.
  7. Staf sekretariat PPLN urusan tata usaha, keuangan, dan logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi, PPLN dan pertanggung-jawaban keuangan dan logistik Pemilu.
  8. Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPLN bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat PPLN.

 

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN) HAMBURG PERIODE 2018-2019

 

Panitia Pemilihan Luar Negeri, disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Pemilihan Umum (PEMILU) di luar negeri. Pengangkatan dan tata kerja PPLN secara detail dijelaskan pada Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018. Anggota PPLN Hamburg dipilih berdasarkan proses seleksi yang dilakukan oleh KJRI Hamburg pada bulan Februari 2018, dan anggota terpilih telah dilantik pada 5 April 2018.

Berikut struktur organisasi PPLN Hamburg periode kerja 2018-2019

Ketua:

  • ● Ersalina Soetijono

Anggota:

  • ● Eka Fitti Paldi
  • ● Ghea Intan Pratiwi
  • ● Maria Ulfah
  • ● Toga Panjaitan

Anggota Sekretariat:

  • ● Sri Dewi Kuntarti
  • ● Achmad Djunaedi
  • ● Ruri S. Budiastyo

Pantarlih:

  • ● Dzikri Nurhabibi Nahrowi
  • ● Widianto Persadha

Wilayah kerja PPLN Hamburg meliputi negara bagian Hamburg, Bremen, Niedersachsen dan Schleswig-Holstein.